Mahfud Ingatkan Kepala Daerah Tidak Tergiur Korupsi

Dia menyebutkan jebakan korupsi harus dibicarakan agar kepala daerah tidak terkena kasus. Mahfud pun menuturkan beberapa contoh bagaimana kepala daerah terkena kasus hukum.

“Menyusun APBD dan program bersama DPRD secara kolutif sehingga banyak kepala daerah dan DPRD-nya masuk penjara secara berjamaah. Bisa juga dengan praktik melakukan mark up atau mark down untuk mendapat kick back,” kata Mahfud saat memberi pembekalan terhadap kepala atau wakil kepala daerah yang berstatus kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Sekolah Partai, Jakarta Selatan, Sabtu (17/5).

“Hati-hati. Ini kasus-kasus yang saya bicarakan. Jadi jangan sampai terjebak korupsi,” sambungnya.

Oleh sebab itu, dia meminta para kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk selalu berhati-hati. Karena tindak pidana korupsi kedaluwarsa 18 tahun. Sudah pensiun pun masih dikejar.

“Jadi jangan tergiur. Kalau saat menjabat berbuat baik dan sesuai ideologi partai maka pensiun dengan gagah dan tidur dengan tenang,” ucap Mahfud.

Mahfud mengatakan tidak bisa dipungkiri sekarang korupsi sedang marak. Indikatornya adalah indeks persepsi korupsi yang anjlok luar biasa. Pola korupsinya terdesentralisasi juga baik secara vertikal maupun horizontal.

Selain greedy, kata Mahfud, korupsi juga disebabkan sistem rekrutmen politik yang sulit mengendalikan korupsi. Sistem pemerintahan dan rekrutmen politik yang berlaku mendorong orang korup sehingga orang baik pun menjadi korup. Belum lagi karena sistem pemilihan terbuka dan liberal, harus dibayar mahal.

Saat pembekalan pagi ini, hadir sejumlah pengurus DPP PDIP, antara lain Djarot Saiful Hidayat, Komarudin Watubun, Ganjar Pranowo, dan Wakil Sekjen yang juga Kepala Sekretariat PDIP Aryo Adhi Dharmo.

Sebelum memberikan pengarahan tertutupnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bersama pimpinan DPP PDIP termasuk M Prananda Prabowo mendengarkan pengarahan Ketua DPP PDIP yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani. Selepas paparan Megawati, Megawati bersama Puan dan kakaknya Prananda Prabowo foto bertiga, dilanjutkan sesi foto bersama para kepala daerah.

Saat memberi arahan, Megawati mengabsen dengan cara meminta kepala daerah yang disebutnya untuk berdiri. Sebelumnya, pembekalan Puan bersifat tertutup. Dalam pembekalannya, Puan mengingatkan para kepala daerah untuk fokus dengan berbagai program yang terbaik untuk masyarakat. 

Sementara itu, seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah se-Provinsi Bali yang merupakan kader PDI Perjuangan kompak mengikuti pembekalan partai di Jakarta.

Gubernur Bali Wayan Koster saat dihubungi di Denpasar, Sabtu (17/5), mengatakan agenda dalam video berisi dirinya dan kepala daerah duduk di sebuah kasur susun yang diunggah di media sosial bukanlah retret kepala daerah yang tertunda, melainkan menjalankan agenda partai.

“Tidak benar (retret), yang benar acara internal partai untuk kepala dan wakil kepala daerah, jadi mendapat pembekalan tentang pembangunan,” kata dia.

Diketahui dalam video yang diunggah akun Instagram Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta, terlihat para kepala daerah dan wakil kepala daerah se-Bali kecuali dari Kabupaten Karangasem duduk di kasur bertingkat bernuansa putih.

Dalam konten video tersebut Gubernur Koster disorot pertama sambil mengatakan kedinginan karena suhu pendingin kamar terlalu rendah.

“Selesai pembekalan, semoga makin mantap, pak wagub juga sambil belajar, kedinginan AC-nya terlalu keras,” ujarnya sambil bergurau dengan kepala daerah lainnya yang duduk di kasur tingkat masing-masing.

Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya juga turut melempar kata-kata seperti Bali disiplin, lengkap (merujuk kepada kehadiran kepala daerah), mantap, dan kompak.

Turut terekam dalam video kehadiran Walikota Denpasar IGN Jaya Negara, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah lainnya.

Masih dalam pesan singkatnya kepada Antara, Gubernur Koster mengatakan Bali mendapat pembekalan secara umum, yang mana arahan DPP juga disampaikan untuk semua wilayah yang dipimpin oleh kader PDIP hasil Pilkada 2024.

“Ini guna mencapai tujuan nasional mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagai amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, serta sejalan ideologi Pancasila 1 Juni 1945,” kata Gubernur Koster.

Tim Humas Pemprov Bali sendiri menyampaikan kepala daerah sudah mengikuti pembekalan kepala daerah kader PDIP di Jakarta Selatan sejak Jumat (16/5) hingga Selasa, 20 Mei 2025.

Untuk diketahui pembekalan yang digelar PDI Perjuangan bagi kadernya yang menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah di Sekolah Partai PDIP Jakarta akan berlangsung 16-18 Mei 2025, yang tujuannya untuk memperkuat konsolidasi dan komitmen dalam menjalankan pemerintahan yang berpihak kepada kepentingan rakyat. 7 k22, ant